Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin. Foto: Farhan/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) turut mempersiapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2025. Persiapan ini di antaranya melalui pendampingan penyusunan petunjuk teknis dan tata kelola pengadaan, pengembangan kompetensi pegawai, hingga Coaching Clinic pendaftaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin ingatkan LKPP untuk memastikan keterlibatan pelaku UMKM dan BUMDes dalam belanja pengadaan.

 “Tentu, saya mengapresiasi dukungan LKPP dalam mempersiapkan program MBG. Program yang baik ini tentu perlu dikawal sebaik mungkin agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Di sinilah, peran LKPP sangat dibutuhkan untuk memastikan proses tata kelola yang baik dalam belanja pengadaan,” ungkap Puteri baru-baru ini dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria.

Puteri juga mendorong LKPP untuk mempersiapkan strategi guna memastikan agar kelancaran dalam pengadaan program MBG. “Termasuk strategi mitigasi risiko yang juga perlu dipersiapkan dalam belanja pengadaan agar penggunaan anggarannya tetap efisien, akuntabel, dan transparan. Sekaligus, mencegah potensi penyalahgunaan di kemudian hari,” urai Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

 Lebih lanjut, Puteri menilai Program MBG nantinya bisa menggerakkan ekonomi daerah dengan melibatkan pelaku UMKM, koperasi, maupun BUMDes sebagai penyedia pasokan pangan maupun proses pengolahannya. Apalagi, menurut penelitian INDEF menunjukkan selama percobaan program ini terbukti dapat meningkatkan rata-rata pendapatan bersih UMKM sebesar 33,68 persen per bulan, serta peningkatan jumlah pegawai hingga 3 orang.

“Artinya, jika dijalankan dengan benar, pastinya makin banyak UMKM yang sejahtera dan makin banyak lapangan kerja yang tercipta. Termasuk menciptakan pasar baru yang menyerap produk-produk yang selama ini dihasilkan UMKM, koperasi, maupun BUMDes. Untuk itu, LKPP perlu memastikan hal tersebut dalam pengadaan program ini,” ucap Puteri.

Menurut Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan LKPP Sarah Sadiqa menyampaikan LKPP sudah melakukan pelatihan kepada 900 pelaku usaha yang nantinya akan terlibat sebagai penyedia dalam Program MBG.

“Target kedepannya ada 3000 yang harus dilatih dan siap belanja. Kami lakukan serentak pelatihan dan onboarding. Kita langsung undang koperasi, BUMDes, dan Ibu-Ibu PKK. Kita beritahu bagaimana cara masuk e-catalogue. Bahkan hari itu juga, kita bantu siapkan onboarding dalam sistem. Jadi kita bisa lihat berapa banyak pelaku usaha yang siap jadi penyedia,” urai Sarah. (rnm/rdn)